Ketua DAP Sebut Pelantikan Pj Gubernur PBD Tidak Menghargai Tokoh Pemekaran

Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Mananwir Paul Finsen Mayor

Bersamaan dengan pelantikan Muhammad Musa’ad sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Mananwir Paul Finsen Mayor mengatasnamakan masyarakat adat Papua menilai keputusan Pusat untuk melantik Dr. Drs. Muhammad Musa’ad sama halnya dengan tidak menghargai tokoh pemekaran.

Menurutnya, kursi Papua Barat Daya I mestinya diprioritaskan Orang Asli Papua (OAP). Sebab perjuangan menghadirkan Papua Barat Daya berjalan cukup lama dilakukan oleh para pejuang yang merupakan murni dari aspirasi masyarakat Papua.

“Apakah pejabat OAP tidak memenuhi syarat untuk menjadi Seorang Penjabat Gubernur Papua Barat Daya,” tanya Ketua DAP.

Menyikapi kondisi ini, ia kemudian sangat menyayangkan keputusan tersebut. Karena rekomendasi semua elemen masyarakat, lembaga agama, lembaga adat dan pemerintah di Provinsi Papua Barat yang menginginkan PBD dipimpin oleh OAP, seperti tidak diindahkan.

“Seakan tidak menghargai perjuangan panjang tokoh pemekaran yang telah mengorbankan begitu banyak hal untuk hadirnya PBD. Alasan apa sampai Pemerintah Pusat menunjuk orang lain di luar apa yang telah direkomendasikan banyak elemen,” ungkapnya.

Sebab, presiden sendiri menyampaikan bahwa Penjabat Gubernur Papua Barat Daya harus OAP. Apakah ini, sambungnya hanya sebatas ucapan kosong ataukah sebuah keseriusan.

"Jika bukan OAP yang dilantik maka pernyataan Presiden hanya sebuah Lips Service dan itu menyakiti hati nurani kami (OAP),” akunya.

Diakui bahwa, dari 7 nama yang diusulkan oleh MRPB maupun lembaga agama dan Dewan Adat Papua, nama Muhammad Musa'ad tidak pernah ada. Sehingga diduga bahwa ada kepentingan tertentu yang dibawa oleh Muhammad Musa’ad.

“Mari kita jujur dengan pembangunan di tanah Papua karena cara terbaik untuk kemaslahatan orang Papua adalah pakai mereka di negeri ini,” tandasnya.

Reporter: Vini